» Berita Kota
08 April 2011 | Bali Post
UU Keimigrasian Disahkan WNA Diberi Kemudahan
Kemudahan Bagi WNA dalam UU Keimigrasian
1. Investor asing dapat izin tinggal tetap yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, bila memenuhi persyaratan. Izin tinggal tetap diberikan bagi investor yang telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun berturut turut, yang sebelumnya lima tahun berturut-turut.
2. Izin tinggal tetap diberikan kepada keluarga perkawinan campuran, baik suami, istri dan anak orang asing.
3. Pemberian izin tinggal tetap berlaku untuk waktu yang tidak terbatas diberikan kepada investor tertentu yang kawin secara sah kepada WNI dengan kewajiban melapor ke kantor imigrasi setiap lima tahun dan tidak dikenai biaya.
Jakarta (Bali Post) -
DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Keimigrasian disahkan menjadi undang-undang. Dalam UU yang baru ini banyak memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) untuk memperoleh izin tinggal tetap sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Pada rapat paripurna DPR, Kamis (7/4) kemarin, terungkap sedikitnya ada tiga kemudahan untuk bisa memperoleh izin tinggal. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam penjelasannya pada rapat paripurna itu mengatakan, pertama, kemudahan mendapatkan izin tinggal tetap bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan. Pemberian izin tinggal tetap dapat diberikan bagi investor yang telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut yang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 ditetapkan lima tahun berturut-turut.
Kedua, kemudahan untuk mendapatkan izin tinggal tetap diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran, baik suami, istri, dan anak orang asing. Ketiga, pemberian izin tinggal tetap yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas yang akan diberikan kepada investor tertentu yang kawin secara sah kepada WNI dengan kewajiban melapor ke kantor imigrasi setiap lima tahun dan tidak dikenai biaya.
Patrialis juga memastikan UU baru pengganti UU No. 9 Tahun 1992 ini akan membuat Indonesia tidak lagi bersikap diskriminatif terhadap hasil kawin campur antara orang asing dengan warga Indonesia. Anak-anak hasil pernikahan campur tersebut bisa langsung menjadi WNI dan bisa tetap tinggal di negeri ini.
''Jadi, UU ini merupakan satu-kesatuan dalam kehidupan. Di mana anak keturunan campuran adalah anak Indonesia dan keluarga besar bangsa ini. Setelah mereka sudah kawin campur, tentu harus mendapatkan perlindungan. Itu tugas negara, kita beri pengakuan dan pengukuhan sebagai hak warga negara yang berlaku secara universal,'' ujarnya.
UU baru juga memberi jaminan serta fasilitas yang diberikan oleh UU ini terhadap warga asing. ''Dulu, kalau datang ke sini hanya mempunyai surat izin tinggal di Indonesia. Nah, sekarang begitu kawin dengan orang Indonesia akan dapat visa tidak terbatas,'' kata Patrialis.
Bagi anak hasil kawin campur yang tinggal di luar negeri dan ingin menjadi WNI maka akan difasilitasi dengan diberi identitas sebagaimana warga negara dan berlaku selama dua tahun. Setelah itu dapat ditingkatkan menjadi izin tinggal tetap di Indonesia.
Tim Advokasi Keluarga Perkawinan Campuran (TAPC) yang merupakan tim gabungan antara Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) menyambut gembira dengan disahkannya UU Keimigrasian yang baru ini. ''Kami sangat senang dan bernapas lega dengan disahkannya UU ini,'' kata anggot TAPC Julie Mace. (kmb4)
